Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Government and Politics (JGOP)

Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat Hani Tria Prihatin; Inka Nusamuda Pratama; M.Ulfatul Akbar Jafar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3962

Abstract

Pengangguran adalah salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, pengangguran menjadi salahsatu indikator penyebab kemiskinan di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja yang minim tentu akan menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya, 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya yang mencapai 7,01 juta orang.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat faktor penghambat pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat memberikan pelatihan untuk peningkatan skil dan keterampilan juga membuat kartu kuning untuk memudahkan para pencari kerja di perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat juga membangun jaringan dengan perusahaan swasta atau pebisnis agar bisa memperoleh lowongan pekerjaan serta menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan baik menggunakan media cetak maupun elektronik agar di ketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.